Mengenang Kabinet Burhanuddin Harahap

ilustrasi

KONVENSI CAPRES PBB -- Kabinet Burhanuddin Harahap merupakan kabinet koalisi yang terdiri dari beberapa partai dan hampir merupakan kabinet Nasional, karena jumlah partai yang tergabung dalam koalisi kabinet ini semua berjumlah 13 partai. Kabinet ini didominasi oleh partai Masyumi walaupun terdapat banyak partai dalam kabinet ini, tetapi seakan-akan hanya menjadi pelengkap saja. Selain itu, ada pihak yang menyebut kabinet ini sebagai kabinet Masyumi karena Masyum yang mendominasi kabinet ini. PNI tidak duduk kabinet ini, tetapi PNI bersama-sama PIR Wongsonegoro, SKI, PKI dan Progresif bertindak sebagai oposisi.

Seakan-akan kabinet ini sebagai ganti kabinet Ali-Wongso-Arifin, karena pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I sebagai partai yang besar Masyumi untuk pertama kali tidak duduk dalam kabinet tersebut dan bertindak sebagai oposisi. Kabinet ini bertugas pada tanggal 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Pada tanggal 3 Maret 1956, Perdana Menteri Burhanuddin Harahap selaku formatur kabinet menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno sehingga kabinet ini resmi dinyatakan demisioner.

Baca juga: Pemilu Bermutu: Belajar dari MR Burhanuddin Harahap

Salah satu program Kabinet Burhanuddin Harahap adalah “mengembalikan kewibawaan (gezag) moral pemerintah, dalam hal ini kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat terhadap pemerintah”.

Penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955 (memilih anggota DPR) dan 15 Desember 1955 (memilih konstituante)

Terdapat 70 partai politik yang mendaftar tetapi hanya 27 partai yang lolos seleksi

Menghasilkan 4 partai politik besar yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI.

Kabinet Burhanuddin H adalah cabinet yang koalisi dengan Masyumi sebagai intinya, sedang partai Nasional Indonesia (PNI) menjadi partai oposisi

1. Perdana Menteri : Mr. Burhanuddin Harahap

2. Wakil Perdana Menteri I : R. Janu Permadi

3. Wakil Perdana Menteri II : Harsono Cokroaminoto

4. Menteri Luar Negeri : Mr. Anak Agung Gede Agung

5. Menteri Dalam Negeri : Mr. R. Sunaryo

6. Menteri Pertahanan : Mr. Burhaniddin Harahap

7. Menteri Keuangan : Prof. Dr. Sumirto Joyohadikusumo

8. Menteri Perekonomian : I.J. Kasimo

9. Menteri Pertanian : Muhammad Sarjan

10. Menteri Perhubungan : F. Laoh

11. Menteri Muda Perhubungan : Asroruddin

12. Menteri Agraria : Mr. Gunawan

13. Menteri Pekerj. Umum & Tenaga : R. Panji Suroso

14. Menteri Kehakiman : Mr. Lukman Wariadinata

15. Menteri Perburuhan : Iskandar Tejakusuma

16. Menteri Sosial : Sudibyo

17. Menteri Agama : K. H. Muhammad Ilyas

18. Menteri PP & K : Prof. Ir. Suwandi

19. Menteri Kesehatan : Dr. J. Leimena

20. Menteri Penerangan : Syamsuddin Sutan Makmur

21. Menteri Negara : Abdul Halim

22. Menteri Negara : Sutomo/ Bung Tomo

23. Menteri Negara : Drs. Comala Ajaib Nur

Kelebihan:

Pemberantasan korupsi dengan menangkap para pejabat tinggi yang dilakukan oleh polisi militer

Terbinanya hubungan antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin.

Hanya memerintah selama 5 – 6 bulan saja tetapi banyak mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan.

Menjalankan pemerintahan dengan kompak dan utuh, tidak ada pertentangan dan keretakan dalam tubuh kabinet.

Tidak ada pertentangan antar partai yang ikut dalam koalisi kabinet ini, tidak seperti kabinet-kabinet sebelumnya.