Ketua Majelis Syuro PBB MS Kaban Hadiri Tasyakuran Terbentuknya PN MPPI

MS Kaban

KONVENSI CAPRES PBB -- Ketua Majelis Syuro PBB MS Kaban dan politikus senior Partai Demokrat Max Sopacua menghadiri tasyakuran terbentuknya Presidium Nasional Majelis Permusyawaratan Pribumi Indonesia (PN MPPI). MS Kaban mengatakan PN MPPI dibentuk sebagai organisasi yang harus bisa memecahkan masalah bangsa.

"Kita akan berusaha, presidium berusaha untuk mudah di dalam membuat koordinasi dalam membuat keputusan. Karena kita tahu persoalan-persoalan dihadapi bangsa kita ini memiliki pemikiran dan perhatian yang cukup serius sungguh-sungguh. MPPI harus bisa menempatkan diri sebagai pemecah masalah, sebagaimana cita-cita kemerdekaan kita itu dapat kita wujudkan secara bertahap," ujar MS Kaban, yang menjabat Ketua PN MPPI di Hotel Gren Alia Prapatan, Jalan KKO Usman Harun, Senen, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2018).

Terkait penetapan presiden terpilih nantinya, MS Kaban berharap presiden yang berpihak kepada kemakmuran rakyat. Dia menekankan soal penguasaan sumber daya alam.

"Kita berharap siapa pun presiden yang akan datang yang dikukuhkan dan ditetapkan adalah yang betul-betul berpihak, ada komitmen yang jelas, bagaimana meningkatkan kemakmuran sehingga tidak terjadi ketimpangan yang mendasar terutama dalam penguasaan sumber daya alam Indonesia yang kita punya," katanya.

MS Kaban pun menyinggung penegakan hukum belakangan ini yang, menurutnya, setiap orang berbeda pendapat dianggap sebagai lawan. Padahal, menurutnya, orang berbeda pendapat bisa dijadikan kawan bertukar pikiran.

"Apa yang terjadi juga belakangan ini seperti bagaimana penegakan hukum. Penegakan hukum seakan-akan, setiap orang yang berbeda itu dianggap sebagai lawan, padahal tidak harus begitu. Orang berbeda itu harusnya sebagai kawan berpikir," tuturnya.

Dia pun menyinggung proses persidangan sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) pekan lalu. Dia berharap hakim MK memberikan keputusan adil.

"Kita berharap Mahkamah Konstitusi yang kemarin sudah bersidang memberikan keputusan yang betul-betul konstitusional. Jadi menurut persepsi saya, MK harus semua proses A sampai Z pemilu itu, apakah sesuai dengan UU dan konstitusi. Kalau sudah melanggar konstitusi, harus ada sanksi-sanksi yang diberikan sesuai perintah konstitusi juga," imbuhnya.

Sementara itu, seusai acara, Sekjen PN MPPI Dahrin La Ode mengatakan pembentukan PN MPPI sebagai respons kondisi politik belakangan ini. Pribumi dirasa La Ode tidak menjadi tuan di negaranya sendiri pada saat ini.

"Ini bukan besutan Pak Djoko (Santoso), ini merupakan respons kondisi politik-sosial nasional. Di mana pribumi itu sebagai tuan di negeri ini dan pribumi itu dijajah lebih dahulu lalu menjadi tuan. Lalu sekarang tidak menjadi tuan lagi, menjadi pihak yang dikuasai. Merespons itu, kita melaksanakan Kongres Bumi Putra Nusantara Indonesia pada 28-31 Maret kemarin. Lalu lahirlah ini," sebutnya.

Dalam struktur kepengurusan PN MPPI ini Ketua BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso, sebagai Ketua Dewan Pembina. Sementara itu, Menko Polhukam era Presiden Joko Widodo (Jokowi) Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhy Purdjiatno sebagai Ketua Dewan Penasihat, sedangkan Max Sopacua menjadi anggota Presidium. (sumber)