Perdana Menteri RI 11 Agustus 1955 dan 20 Maret 1956 |
KONVENSI CAPRES PBB -- Oleh: Prof DR Abdul Hadi WM, Penyair dan Pakar Filsafat Kebudayaan Islam
Dalam tradisi intelektual Islam dan Barat disebutkan bahwa pengalaman sejarah ada sumber pengetahuan yang tak ternilai harganya. Sejarah politik Indonesia pun telah punya jejak berbagai peristiwa penting dapat dijadikan cermin untuk membaca apa yang terjadi sekarang. Misalnya bagaimana para pemimpin negara mengatasi laju inflasi ekonomi dan persoalan penyelenggaraan Pemilu yang bermutu sebagai tantangan zaman generasi sekarang.
Dahulu ada sosok Mr Burhanudin Harahap (1917-1987), Perdana Menteri RI yang memegang tampuk pemerintahan antara 11 Agustus 1955 dan 20 Maret 1956. Pada masa pemerintahannya yang singkat dapat menyelenggarakan Pemilihan Umum yang jurdil (jujur dan adil). Selain itu diangkat menjadi perdana menteri dalamm usia sangar muda, 38 tahun.
Meski daam waktu yang tak lama, ia bisa menyiapkan sebuah pemilu akbar hanya dalam masa dua bulan. Selain itu, harga beras dan kebutuhan pokok pun menjadi paling murah pada masa pemerintahannya. Inilah torehan jasa Burhanudin putra kelahiran Medan dan tokoh dari partai Masyumi.
Kisahnya, kala itu menjelang pertengahan tahun 1955, yakni setelah Kabinet Ali Sastroamidjojo I dinyatakan demisioner, Hatta selaku pejabat Presiden, (Presiden Soekarno sedang menunaikan ibadah haji ketika itu) segera mengadakan pertemuan dengan pimpinan partai untuk menentukan formatur kabinet. Formatur kabinet mempunyai tugas pokok membentuk kabinet dengan dukungan yang cukup dari parlemen yang terdiri dari orang-orang yang jujur dan disegani.
Nah, tuntutan ini kemudian berhasil dipenuhi oleh Burhanuddin Harahap selaku formatur yang ditunjuk oleh Hatta. Pada tanggal 11 Agustus 1955, Kabinet yang dipimpin oleh Burhanuddin Harahap diumumkan. Kabinet yang dibentuk kemudian oleh Masyumi dengan Burhanuddin Harahap ditunjuk sebagai perdana menteri.
Program kerja dari kabinet MR Burhanuddin Harahap ini adalah:
1. Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah.
2. Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru
3. Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi
4. Perjuangan pengembalian Irian Barat kepada RI, Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas dan aktif.
Kisah teladan ini jarang banyak orang yang tahu. Ini misalnya, tak terucap dalam sejarah Indonesia resmi bahwa Masjumi bersama PSI adalah partai demokratis yang paling awal menjadi korban tindakan ademokratis. Apalagi setelah terbitnya Dektrit Presiden 1959 dua partai itu dibubarkan dan dituduh membangkang. Hingga kini penulisan sejarah tentang dua parpol itu pun banyak bercampur aduk dengan fitnah dan data-data palsu.
Mudah-mudahan sejarah tetap mencatat jasa Mr Burhanuddin Harahap itu. Dalam perjalanan bangsa ini Pemilu 1955 dianggap Pemilu yang terbaik. Banyak partai dan idelogi tapi tak ada darah dan perkelahian tertumpah.
Memang seharunysa, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan jasa pahlawannya! (sumber)
0 Komentar