Menurut sosok yang pernah menjadi menteri di era Gusdur dan Kabinet Jokowi pertama ini, PT bisa membuka pintu pemerasan.
"Threshold itu “sekrup pemerasan”, alat untuk memaksa calon2 Bupati (Rp10-50M), Gubernur (Rp50-200M) dan Presiden (RpI-1,5 Trilliun) membayar upeti kepada partai2. Inilah basis dari demokrasi kriminal. @Humas_MKRI @hariankompas @detikcom @tvOneNews," tulisnya di akun Twitternya.
Baca selengkapnya di sini:
0 Komentar